PULAU SIPRUS, PULAU INDAH YANG PENUH PRAHARA

Pulau Siprus, Pulau Indah yang Penuh Prahara 

Siprus adalah suatu pulau yang terletak di tengah-tengah Laut Mediterania bagian timur. Pulau tersebut berbatasan dengan lepas pantai Turki di utara, Afrika utara di selatan, serta pantai barat Timteng di sebelah timur. Karena letaknya yang berada di Eropa selatan & di tengah-tengah laut, Siprus memiliki iklim yang relatif hangat. Dikombinasikan dengan keindahan panorama & peninggalan bersejarahnya, Siprus menjadi salah satu tujuan wisata favorit para pelancong. Sayang, konflik berdarah antara etnis mayoritas Yunani dengan minoritas Turki di pulau tersebut telah membuat Siprus menjadi salah satu pulau paling membara pasca Perang Dunia Kedua...

>>SEJARAH SEBELUM SIPRUS MERDEKA:
Menjelang akhir abad ke-16, Kekaisaran Turki Ottoman menaklukkan pulau Siprus & menjadikannya sebagai bagian dari wilayah Ottoman. Masuknya Siprus sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman diikuti dengan masuknya orang-orang Turki ke tanah Siprus & sejak periode itu, etnis Turki menjadi etnis paling dominan kedua sesudah etnis mayoritas Yunani yang sudah menempati pulau tersebut sejak berabad-abad silam. Di bawah kendali Kekaisaran Ottoman, kepala dari Gereja Siprus menjadi pemimpin dari populasi etnis Yunani di Siprus sekaligus mediator dengan Kekaisaran Ottoman. 

>>Demonstrasi pro-enosis oleh rakyat Yunani Siprus: 
Pasca Perang Rusia-Turki yang berakhir pada tahun 1876, terjadi perundingan antara Kerajaan Inggris dengan Kekaisaran Ottoman 2 tahun sesudahnya. Hasilnya, berdasarkan Konvensi Siprus pada tahun yang sama, Siprus menjadi wilayah prokterat Inggris di mana Inggris boleh memakai pulau tersebut sebagai pangkalan militernya untuk membantu Turki menghadapi invasi Rusia berikutnya. Namun pasca Perang Dunia I - di mana Inggris & Turki berada di kubu yang berseberangan yang iikuti dengan runtuhnya Kekaisaran Turki Ottoman - Siprus akhirnya menjadi milik Inggris sepenuhnya sejak tahun 1914.

Inggris kemudian menawarkan Pulau Siprus ke Yunani pada tahun 1915 dengan harapan Yunani akan membantu Inggris dalam peperangan, namun tawaran itu ditolak oleh Perdana Menteri Yunani yang memilih tetap bersikap netral selama perang berlangsung. Pasca berdirinya pemerintahan Republik Turki pada tahun 1923, pemerintah Turki menyatakan bahwa mereka mengakui kekuasaan Inggris atas pulau tersebut. Pernyataan tersebut lalu direspon dengan upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani Siprus terhadap otoritas Inggris di pulau tersebut demi mengupayakan penyatuan Siprus dengan Yunani (dikenal juga dengan istilah "enosis").
Pasca Perang Dunia II, Yunani mulai mengupayakan enosis & membawa isu tersebut ke PBB dengan berpegang pada hasil referendum yang diadakan oleh pihak Gereja Siprus di mana 97 % komunitas Yunani Siprus menyetujui enosis. Satu hal yang perlu diperhatikan, referendum tersebut diboikot oleh komunitas Turki Siprus. Di lain pihak, Turki menentang upaya enosis karena menurut Turki, Siprus terdiri dari 2 etnis dominan (Turki & Yunani) & masing-masing etnis harus diberi kebebasan mendirikan wilayah sendiri-sendiri. Ide Turki tersebut kemudian dikenal dengan istilah "taksim". Inggris sebagai pemilik de jure atas Siprus sendiri cenderung bersikap netral dalam masalah ini karena baik Yunani maupun Turki sama-sama merupakan anggota NATO.

Sebagai akibat dari upaya enosis yang selalu mendapat penolakan dari Inggris, tahun 1955 sekelompok simpatisan Yunani Siprus - dipimpin oleh George Grivas - mendirikan kelompok bersenjata bernama Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (EOKA; Organisasi Nasional Pejuang Siprus) dengan tujuan memperjuangkan "enosis" melalui aksi-aksi bersenjata. Aksi-aksi bersenjata mereka yang mencakup pemboman, penembakan, & sabotase pada awalnya hanya ditujukan kepada pihak otoritas Inggris, namun belakangan mereka juga mengincar komunitas Turki di Siprus. Maka 3 tahun kemudian, komunitas Turki di Siprus mendirikan kelompok bersenjata bernama Türk Mukavemet Teskilati (TMT; Organisasi Perlawanan Turki) untuk melindungi komunitas Turki Siprus dari serangan EOKA.

Tahun 1959, Inggris mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Zurich-London (Zurich-London Agreement). Proses pembuatan perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak Yunani & Turki, namun keduanya menyetujui perjanjian tersebut. Beberapa poin penting dari perjanjian itu adalah isu taksim & enosis tidak boleh dimunculkan, presiden Siprus haruslah dari etnis Yunani & wakilnya haruslah etnis Turki, serta Inggris tetap boleh menempatkan pangkalan militernya di Siprus. Siprus kemudian resmi dimerdekakan pada tanggal 15 Agustus 1960 dengan Inggris, Yunani, & Turki bertanggung jawab atas kelanggengan perjanjian tersebut dengan bersandar pada Traktat Jaminan (Treaty of Guarantee) & Traktat Aliansi (Treaty of Alliance).

>>PASCA KEMERDEKAAN : MUNCULNYA KONFLIK ETNIS:
Setelah Siprus merdeka, masalah baru muncul. Sistem birokrasi yang dibuat di Siprus untuk mengakomodasi kepentingan etnis Turki dianggap terlalu berbelit-belit & tidak efisien yang berakibat sulitnya aktivitas pemerintahan berjalan, terutama yang berkaitan dengan tata kota & perpajakan. Maka pada tahun 1963, Presiden Makarios mengajukan 13 amandemen untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Beberapa poin penting dari amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yang selama ini dimiliki presiden-wakil presiden, meninggalkan usulan sistem tata kota yang diinginkan etnis Turki Siprus, & penerapan sistem persentase populasi dalam sistem birokrasi sipil - menggantikan sistem birokrasi sebelumnya yang dianggap tidak proporsional karena porsi etnis Turki dalam parlemen jauh lebih besar dibandingkan persentase populasi mereka yang sebenarnya (saat itu populasi etnis Turki Siprus kurang dari 20 %). Usulan amandemen tersebut langsung ditolak oleh komunitas Turki Siprus dalam parlemen.
Masih di tahun yang sama, muncul dokumen kontroversial di antara komunitas Yunani Siprus yang ada dalam parlemen bernama "Rencana Akritas" (Akritas Plan). Inti dari rencana tersebut adalah adanya aksi-aksi serangan terencana yang ditujukan kepada komunitas Turki di Siprus untuk memaksa mereka pergi sesegera mungkin sebelum adanya intervensi pihak asing (dalam hal ini 3 negara yang bertanggung jawab atas Perjanjian Zurich-London) sehingga etnis Yunani bisa mendominasi pemerintahan lokal Siprus & segera mengupayakan enosis. Komunitas Turki Siprus melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di Siprus sehingga hubungan antar komunitas pun memanas kembali sejak tahun itu & mengawali babak baru dalam relasi antar komunitas.
Bulan Desember 1963, terjadi aksi serangan oleh kelompok paramiliter Yunani yang ditujukan kepada komunitas Turki di Nikosia & Larnaca pasca kerusuhan yang timbul antara sekelompok penduduk Turki Siprus dengan pasukan pengawal salah seorang menteri Yunani Siprus di Nikosia. Aksi kelompok paramiliter Yunani tersebut lantas dibalas kelompok paramiliter Turki TMT. Siprus pun akibatnya berubah menjadi medan perang yang berdarah ketika muncul aksi saling serang & saling bunuh antar etnis yang mengakibatkan munculnya ratusan korban tewas & hilang di mana mayoritasnya merupakan etnis Turki, sementara ribuan lainnya yang selamat kehilangan tempat tinggal & terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian. Selama periode ini juga terjadi eksodus besar-besaran etnis Turki keluar Siprus.
Merasa berkepentingan atas nasib warganya di Siprus & sebagai salah satu pihak penanggung jawab keamanan di Siprus, Turki mengultimatum bahwa mereka akan mengirimkan pasukan militer ke sana & sejak tahun 1964 sudah menyiagakan jet-jet tempurnya di atas Siprus. Di tahun yang sama, serangan-serangan sporadik terhadap komunitas Turki di Siprus juga berlanjut meskipun pembicaraan gencatan senjata sedang berjalan. Merasa khawatir bahwa Turki bisa menyerbu Siprus setiap saat, Presiden Makarios mendirikan angkatan bersenjata Garda Nasional (National Guard) yang terdiri dari orang-orang sipil Yunani Siprus yang direkrut dengan sistem mirip wajib militer & kelak menjadi tentara resmi dari Republik Siprus.
Salah satu peristiwa penting di tahun 1964 adalah pertempuran di desa Kokkina, Siprus utara. Sejak konflik etnis meletus, komunitas Turki Siprus telah terkonsentrasi di Siprus utara, khususnya Kokkina. Otoritas Yunani Siprus melihat komunitas Turki memakai wilayah tersebut untuk mengimpor persenjataan & simpatisan perang dari Turki secara diam-diam & melihatnya sebagai bentuk intervensi asing secara tersembunyi. Maka pada tanggal 6 Agustus 1964, pasukan yang terdiri dari gabungan Garda Nasional & tentara Yunani pimpinan George Grivas mengepung desa tersebut dengan bantuan artileri & armada laut. Komunitas Turki Siprus yang berada di sana pun kemudian meresponnya dengan perlawanan memakai senjata seadanya.
Turki yang merasa berkepentingan untuk melindungi keselamatan warganya di sana & masih terikat dengan perjanjian keamanan Siprus memutuskan untuk ikut serta dalam konflik di Kokkina. Tanggal 8 Agustus, pesawat-pesawat tempur Turki membombardir sejumlah target militer & sipil di Siprus dengan bom napalm. Akibat intervensi militer yang dilakukan Turki, relasi antara Turki dengan Yunani menegang & kedua negara sempat menambah jumlah pasukannya di perbatasan. Di lain pihak, Uni Soviet mengancam akan menginvasi Turki bila Turki meneruskan intervensi militernya di Siprus. Pemerintah Siprus juga turut menambahkan akan menghancurkan setiap desa yang dihuni oleh etnis Turki bila Turki tidak menghentikan aksinya. Gencatan senjata akhirnya dicapai pada tanggal 9 Agustus 1964 & pasukan perdamaian PBB diterjunkan di wilayah tersebut.

>>PERCOBAAN KUDETA PEMERINTAHAN SIPRUS:
Tahun 1967, terjadi kudeta di Yunani yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer sayap kanan & sejak itu, Yunani dikuasai oleh rezim junta militer yang mendapat dukungan dari AS tapi dikecam oleh negara-negara Eropa. Pemerintahan baru Yunani tersebut selanjutnya menekan Presiden Makarios untuk segera merealisasikan enosis. Makarios - yang tidak tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintahan militer Yunani & berusaha menghindari aksi-aksi yang bisa memprovokasi invasi Turki ke Siprus - memutuskan untuk mulai meninggalkan impian enosis. Keputusan Makarios tersebut menimbulkan rasa tidak senang dari pihak junta militer Yunani & komunitas Yunani di Siprus yang pro-enosis.
Bulan November 1967, beberapa anggota paramiliter Yunani EOKA-B di bawah pimpinan George Grivas - yang juga merupakan pendiri kelompok paramiliter Yunani Siprus EOKA - melakukan sejumlah serangan ke pemukiman komunitas Turki di Siprus utara sehingga puluhan penduduk sipil Turki Siprus terbunuh. Tindakan Grivas & pasukannya tersebut mengundang kemarahan Turki yang kembali mengancam akan mengirimkan pasukan militer ke Siprus.
Ancaman Turki tersebut lalu diikuti dengan mundurnya Grivas dari posisinya sebagai pemimpin pasukan Yunani di Siprus & pemangkasan jumlah personil Garda Nasional oleh Presiden Makarios. Makarios juga menyatakan bahwa upaya enosis sudah mustahil untuk dilaksanakan dalam waktu dekat & ia mulai mengumpulkan dukungan dari anggota Yunani Siprus berhaluan kiri yang anti-enosis. Di saat bersamaan, komunitas Turki Siprus juga membentuk pemerintahan sendiri menyusul rasa tidak puas terhadap pemerintah Siprus yang dianggap bersikap represif terhadap komunitas Turki Siprus.
Pihak junta militer Yunani serta komunitas Yunani Siprus yang pro-enosis menuduh Makarios sebagai pengkhianat & penghalang bagi mereka untuk mencapai tujuan enosis. Maka pada bulan Juli 1974, kelompok paramiliter EOKA-B & Garda Nasional yang disponsori oleh junta militer Yunani melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan Siprus. Makarios yang menjadi target utama dari kudeta tersebut berhasil melarikan diri keluar Siprus dengan bantuan angkatan udara Inggris di Siprus.
Nikos Sampson kemudian diangkat sebagai presiden baru Siprus sepeninggal Makarios. Dalam salah satu wawancara pada tahun 1981 dengan koran Yunani Eleftherotipia, Sampson menyatakan bahwa bila Turki tidak ikut campur dengan operasi militernya, Siprus akan segera menjadi wilayah yang murni Yunani dengan memakai aksi-aksi represif terhadap komunitas Turki di Siprus.